Pemerintah Tahan Kenaikan Tarif Listrik Hingga Akhir 2025

Sumber: Source/Ilustration jejaknesia.com

Jejaknesia.com - Pada 25 September 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa tarif listrik PLN tidak mengalami kenaikan untuk periode Oktober sampai Desember 2025. Keputusan ini berlaku untuk seluruh golongan pelanggan, baik rumah tangga, bisnis, industri, maupun sosial.

Rincian Tarif Listrik PLN Oktober–Desember 2025

Golongan Rumah Tangga

• R-1/TR 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• R-3/TR > 6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Golongan Bisnis dan Industri

• B-2/TR (6.600 VA – 200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• B-3/TM,TT (>200 kVA): Rp 1.114,74 per kWh
• I-3/TM (>200 kVA): Rp 1.114,74 per kWh
• I-4/TT (>30.000 kVA): Rp 996,74 per kWh
• P-1/TR (6.600 VA – 200 kVA): Rp 1.699,53 per kWh
• P-2/TM (>200 kVA): Rp 1.522,88 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan): Rp 1.699,53 per kWh
• L/TR, TM, TT: Rp 1.644,52 per kWh

Catatan: Tarif ini sama persis dengan triwulan sebelumnya (Juli–September 2025). Tidak ada perubahan angka.

Kenapa Tarif Listrik Tidak Naik?

Secara mekanisme tariff adjustment, seharusnya tarif listrik mengikuti indikator makro: kurs dolar, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan inflasi. Namun menurut Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Tri Winarno, jika mekanisme ini diterapkan penuh, tarif listrik semestinya naik. Pemerintah memilih menahan kenaikan demi menjaga daya beli masyarakat.

Dampak Keputusan Tarif Tetap

Bagi Rumah Tangga

Stabilnya tarif memberi kepastian pada pengeluaran bulanan. Bagi keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah, biaya listrik yang stabil sangat krusial agar tidak tertekan inflasi.

Bagi UMKM

Banyak pelaku UMKM, seperti penjahit, tukang las, hingga pedagang makanan beku, sangat tergantung listrik. Jika tarif naik, biaya produksi melonjak. Dengan tarif stabil, UMKM bisa lebih tenang menjaga margin usaha.

Bagi Industri

Industri besar, terutama manufaktur, memiliki beban listrik yang sangat tinggi. Tarif tetap memberi ruang bernafas, meski tetap ada kekhawatiran: beban subsidi bisa berpengaruh pada fiskal negara.

Studi Kasus Naratif

Keluarga Bu Sari di Bekasi

Bu Sari, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak, setiap bulan membayar listrik sekitar Rp 350.000. Jika tarif naik 10%, biaya ini bisa bertambah Rp 35.000. Bagi sebagian orang, angka ini kecil. Namun untuk keluarga Bu Sari, tambahan ini bisa berarti mengurangi uang belanja harian. Dengan tarif stabil, Bu Sari merasa lebih lega.

UMKM Frozen Food

Pak Doni, pemilik usaha frozen food skala rumahan, mengandalkan freezer 24 jam. Biaya listrik adalah komponen terbesar dalam operasionalnya. Jika tarif melonjak, margin keuntungan bisa habis. Kabar tarif tetap menjadi “napas lega” baginya.

Sejarah Singkat Penyesuaian Tarif Listrik

Dalam lima tahun terakhir, penyesuaian tarif listrik sering menjadi isu sensitif. Pada 2022, tarif untuk golongan non-subsidi sempat naik mengikuti harga minyak dunia. Namun sejak pandemi, pemerintah lebih sering menahan kenaikan demi menjaga stabilitas sosial.

Sebagai pengamat, saya menilai keputusan ini adalah langkah kompromi. Dari sisi sosial, kebijakan ini mengurangi potensi gejolak harga. Dari sisi fiskal, ada beban tambahan subsidi. Pertanyaan besar adalah: sampai kapan pemerintah bisa mempertahankan strategi ini tanpa menekan APBN?

Tips Hemat Listrik untuk Masyarakat

• Gunakan peralatan listrik berlabel hemat energi.
• Matikan lampu dan elektronik saat tidak dipakai.
• Manfaatkan cahaya alami di siang hari.
• Gunakan AC dengan suhu optimal 24–26 derajat.

Proyeksi 2026

Triwulan I 2026 akan menjadi momen kritis. Jika kurs rupiah melemah atau harga minyak mentah dunia naik, potensi kenaikan tarif terbuka. Pemerintah bisa saja tetap menahan, namun beban fiskal semakin besar. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci.

Tarif listrik PLN yang tidak naik hingga Desember 2025 adalah kabar baik bagi masyarakat. Namun, di baliknya ada tantangan besar soal beban subsidi. Kebijakan ini ibarat pedang bermata dua: melindungi masyarakat sekaligus menguji ketahanan fiskal negara.

Referensi:

• kompas.com
• cnbcindonesia.com