Prabowo Ubah Program Kerja 2025 Gaji ASN dan Pejabat Negara Bakal Naik

Sumber: Source jejaknesia.com

Jejaknesia.com - Pada pertengahan tahun 2025, pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan dengan melakukan pembaruan terhadap program kerja nasional. Salah satu poin paling mencuri perhatian adalah rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri dan pejabat negara. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mulai berlaku sejak 30 Juni 2025.

Latar Belakang Perubahan RKP 2025

8 Program Hasil Terbaik Cepat: Intisari dan Poin Kunci

Di dalam Perpres Nomor 79/2025, Pemerintah menetapkan “8 Program Hasil Terbaik Cepat” sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan yang langsung dirasakan masyarakat. Berikut daftar 8 program tersebut lengkap dengan poin terbaru yang ditambahkan:

1. Memberi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas di tingkat kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian lewat lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta merenovasi sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan.
5. Melanjutkan dan menambah program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk generasi milenial dan Gen Z.
8. Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) dan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke angka 23%. Sebelumnya hanya disebutkan sebagai “optimalisasi penerimaan” tanpa target spesifik.

Fokus Kenaikan Gaji: Siapa yang Dapat dan Kenapa?

Kelompok ASN dan Pejabat Negara yang Diuntungkan

Poin keenam dari program di atas menyebutkan secara eksplisit kenaikan gaji bagi: ASN — terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh; TNI/Polri; dan pejabat negara.

Banding dengan Peraturan Sebelumnya

Pada Perpres 109 Tahun 2024, rencana kerja pemerintah 2025 tidak memuat poin kenaikan gaji untuk pejabat negara. Jadi, penambahan ini adalah kebijakan baru yang muncul dalam Perpres 79 Tahun 2025.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

• Seberapa besar besaran kenaikan gaji untuk masing-masing kelompok (guru, dosen, pejabat, TNI/Polri)?
• Kapan tepatnya kenaikan gaji ini akan mulai diberlakukan secara rutin? Apakah ada pembayaran tambahan atau insentif sementara?
• Bagaimana dampak anggarannya terhadap APBN dan alokasi program lainnya?
• Apakah kenaikan ini akan disertai reformasi dalam beban kerja atau tunjangan yang selama ini dinilai kurang? Misalnya tunjangan profesi guru, beban tugas penyuluh, dsb.

Analisis: Peluang, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan

Peluang Positif

Dengan menaikkan gaji ASN, TNI/Polri dan pejabat negara, beberapa efek positif yang mungkin terjadi antara lain:

• Meningkatnya motivasi kerja dan produktivitas aparatur negara. Bila gaji mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab, kepuasan kerja akan tumbuh.
• Peningkatan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyuluhan. Guru, dosen, tenaga kesehatan yang sejahtera cenderung lebih fokus dan tidak terbelenggu kecemasan ekonomi.
• Dapat menarik kembali tenaga profesional yang mungkin memilih sektor swasta atau menjajaki peluang lain karena kompensasi di sektor publik kurang kompetitif.
• Mendorong redistribusi ekonomi, terutama bila kenaikan gaji dilakukan merata dan tepat sasaran, akan memiliki efek positif terhadap daya beli masyarakat sekitarnya.

Tantangan dan Risiko

Tapi semua peluang itu juga datang dengan sejumlah tantangan nyata:

• Ketidakjelasan angka pasti kenaikan — tanpa transparansi besaran kenaikan, ada risiko ekspektasi berlebihan yang bisa memicu kekecewaan.
• Keterbatasan anggaran — kenaikan gaji memerlukan dana tambahan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sektor-sektor lain (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dana daerah) tidak terpangkas secara drastis.
• Inflasi dan beban fiskal — jika kenaikan gaji tidak disertai pengelolaan inflasi yang baik, maka daya beli bisa tetap tergerus meskipun nominal gaji naik.
• Dampak terhadap upaya reformasi birokrasi — kenaikan gaji harus diimbangi dengan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja agar tidak menjadi sekadar tambahan biaya tanpa hasil.

Sebagai pengamat kebijakan publik, saya melihat langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo ingin membangun legitimasi dengan cara yang langsung dirasakan oleh aparatur negara. Kenaikan gaji untuk ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara menunjukkan bahwa pemerintah paham bahwa kesejahteraan aparatur negara masih menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan publik.

Namun, agar kebijakan ini berhasil secara optimal, pemerintah perlu membuka data lebih rinci: berapa persen kenaikan, siapa yang paling diuntungkan, mekanisme pembayaran dan pemotongan jika ada. Tanpa itu, rakyat bisa saja menilai ini sebagai janji yang menggantung.

Dampak terhadap Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Salah satu kelompok yang spesifik disebutkan adalah guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kenaikan gaji bagi mereka bukan hanya soal kompensasi, tetapi juga soal penghargaan terhadap tugas mereka yang esensial bagi pembangunan manusia dan sumber daya manusia (SDM).

Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang sering menjadi sorotan ketika terjadi disparitas kualitas layanan antar daerah. Jika guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil mendapatkan kenaikan yang proporsional, maka kualitas pendidikan dan akses layanan kesehatan bisa meningkat, memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Implikasi Keuangan dan Kebijakan APBN

Kebijakan kenaikan gaji ini tentu akan memiliki implikasi besar terhadap anggaran negara. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Porsi anggaran: Pemerintah harus menghitung secara hati-hati seberapa banyak anggaran tambahan yang diperlukan untuk menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara. Kenaikan ini bisa menyedot dana yang cukup besar.
• Keseimbangan program: Jika dana dialihkan terlalu banyak ke kenaikan gaji tanpa memperkuat sektor infrastruktur, sosial, pendidikan, kesehatan, maka dampak jangka panjang bisa melemahkan pembangunan fisik dan investasi publik.
• Pengelolaan inflasi: Apakah kenaikan gaji ini akan diiringi kebijakan pengendalian harga, termasuk kebutuhan pokok dan energi? Jika tidak, bisa jadi kenaikan gaji hanya menyamarkan penurunan daya beli akibat inflasi.
• Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah perlu transparan tentang besaran kenaikan, siapa yang mendapatkan, kapan realisasinya, dan mekanisme evaluasinya.

Respons Publik dan Harapan Masyarakat

Masyarakat tentu menyambut baik berita kenaikan gaji ini, karena selama ini banyak yang merasakan bahwa pekerjaan dalam sektor publik memikul banyak beban, baik tanggung jawab maupun risiko. Guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh—seringkali mereka harus bekerja ekstra, terutama di daerah terpencil.

Kesimpulan

Kebijakan perubahan program kerja 2025 yang dilakukan Presiden Prabowo melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menandai langkah strategis dalam upaya pemerataan kesejahteraan aparatur negara. Penambahan poin kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara dalam “Program Hasil Terbaik Cepat” adalah sinyal bahwa pemerintah menyadari pentingnya memperkuat motivasi dan daya kerja para abdi negara.

Walaupun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada detail teknis pelaksanaannya: transparansi besaran kenaikan, kesesuaian dengan anggaran negara, serta pengelolaan inflasi dan dampak sosialnya. Bila semua itu diatur dengan baik, kebijakan ini bukan hanya akan menjadi slogan, melainkan tonggak penting dalam pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Perubahan adalah napas kemajuan, tetapi hanya jika dihembuskan dengan kejelasan dan tanggung jawab. Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara dalam RKP 2025 adalah langkah yang membawa harapan, khususnya bagi mereka yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Namun, harapan itu harus dipelihara dengan komitmen kuat dari pemerintah untuk menghadirkan data, jadwal, dan realisasi yang nyata. Kepada masyarakat, mari kita pantau bersama, kritisi dengan sikap konstruktif, dan dukung agar langkah ini bukan hanya janji di atas kertas – melainkan sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Karena pembangunan bukan soal apa yang dijanjikan, melainkan apa yang dibagikan.

Referensi

• SINDOnews.com
• Detik.com